Selayang Pandang Pemikiran Politik Plato

Kematian Sokratez memberi pengaruh besar terhadap kehidupan intelektual Plato, seorang aristokrat Athena yang sejatinya dikandidatkan menjadi politisi. ia justru menjadi seorang Filosop yang Getol memikirkan hal-hal esensial, dan mengajarkan metode rasional kepada peserta didiknya di dalam sebuah institusi pertama di dunia, Akademi.

Kematian Sokratez menyadarkan Plato bahwa satu-satunya prasyarat mutlak terwujudnya keadilan dalam sebuah negara adalah dengan mendudukkan filosop dalam kursi pemerintahan, atau dengan kata lain seorang pemerintah merupakan sosok yang mampu berpikir filosopis. Karena hanya seorang filsuflah yang mampu memahami makna-makna moralistik, dan mengejawantahkannya pada tataran permukaan tanpa campur tangan ambisi tersembunyi yang galibnya ada dalam diri manusia. Artinya seorang filosop melakukan kebaikan karena hal itu baik, bukan karena pahala yang ia tawarkan, atau Karena ia merupakan perintah dewa.

Kematian Sokratez menyadarkan Plato bahwa seorang filosop tidak akan pernah menjadi sosok yang bijak selama ia masih berada di dalam kota yang kejam, di dalam kota ini ia hanya dapat menjadi Filosop, seorang yang mencari kebijaksanaan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kota yang menghukum mati Sokratez adalah perlambang lembaga pemerintahan dan masyarakat yang zalim, bodoh, Dan terkungkung dalam hukum rimba. Sokratez, seorang filsuf yang mencintai kotanya, Menghormati dewa-dewa, salah satu tokoh yang paling bijak dan mulia, dihukum mati oleh penduduk kotanya sendiri.

Walaupun begitu, kematian tampaknya merupakan satu-satunya jalan paling terhormat bagi Sokratez, ia tidak dapat menghindari takdir ini. Kematian tersebut takkan menyatakan bahwa Sokratez bersalah, justru sebaliknya ia menjelaskan kebobrokan pemerintahan dan masyarakat yang meliputinya.

Sokratez harus mati sebagai martir karena ia tidak memiliki tempat lagi di dalam kota tersebut. Dan kalaupun ia tidak mati, apakah ia harus lari keluar dari kota hanya untuk mencari tempat aman dimana ia dapat berkontemplasi dengan tenang? Padahal kemanapun destinasinya sesungguhnya ia masih diburon oleh kezaliman lain. Tidak hanya itu, seorang filsuf meskipun fisiknya terdiam di suatu tempat, tetapi akal budinya melayang jauh Ke berbagai tempat menjangkau ruang dan waktu, menganalisa angkasa, Dan mengungkap esensi-esensi segala hal partikular dan universal.

Seorang filosop merupakan orang asing di kotanya sendiri, bahkan di seluruh kota lainnya karena ia merupakan warga di dalam Kerajaan Akal budi, warga alam semesta. Kematian merupakan satu-satunya solusi yang mungkin bagi seorang filosop. Herodotus mengatakan bahwa kota manusia sudah rusak dengan berbagai bentuk pemerintahannya, monarki, aristokrat, atau demokrasi semuanya tidak mampu menuntaskan masalah kekuasaan sewenang-wenang.

Kalau begitu, apakah yang harus dilakukan oleh orang yang tidak dapat tinggal di sebuah kota tetapi juga tidak dapat keluar darinya? Satu-satunya cara adalah dengan memperbaiki kota tersebut. hal ini tentu menciptakan simbiosis mutualisme bagi kota tersebut dan sang filsuf. Karena kota yang menghukum seorang seperti Sokrates hanyasanya merupakan kota yang buruk. Kota itu keji karena ia tidak mampu mengemban keadilan. Kota itu bodoh karena ia tidak mampu mengayomi seorang yang memiliki pengetahuan yang mampu menunjukkan kebobrokannya.

Lalu siapa lagi yang mampu memperbaiki kota keji dan bodoh kecuali dia yang memiliki pengetahuan, dia seorang filsup. Tetapi pengetahuan saja tidak tidak cukup untuk untuk memeperbaikinya, maka dibutuhkan pula kekuasaan. Sokrates adalah contoh tidak terpenuhinya kedua hal tersebut.

Pemikiran bahwa seorang filsup harus menjadi pemerintah merupakan gagasan utama yang ditulis Plato dalam “Republik”. Terma ini muncul perama kali lewat buku tersebut. Dan semenjak kematian Sokrates nampaknya pemikiran tersebut mendapat posisi penting dalam pemikiran Plato.

Problematika politis memainkan peran penting dalam filsafat Plato. Hal ini tidak mengherankan karena warga Yunani, teristimewakan Athena tidak akan pernah mampu mengenyampingkan urusan tersebut. Masyarakat Yunani percaya kalau partisipasi seseorang dalam politik merupakan keistimewaan orang merdeka, menurut mereka hal itu adalah keistimewaan yang membedakan mereka dari bangsa Barbar. Selain itu tidak ada komunitas yang memperhatikan politik seperti warga Yunani yang telah mencoba segala bentuk pemerintahan yang dapat dibayangkan manusia, tetapi belum saja puas dengan itu. Mereka satu-satunya komunitas kuno yang berhasil meletakkan pondasi-pondasi pilsafat politik.

Sampai sini mungkin kita bertanya-tanya, lalu mengapa Plato tidak menjadi politisi saja padahal itu sangat mungkin baginya? Plato menyadari bahwa ia hidup dimana kejahatan telah menyebar luas. Ia takkan mampu berbuat apapun terhadap komunitas yang telah dibentuk sebelumnya, dirusak oleh kota dan sistem pendidikan yang mereka terima. Maka dari itu perlulah mencari titik tolak masalah tersebut, yaitu memperbaiki kota dengan memperbaiki sistim pendidikannya.

Para penguasa yang memerintah pada masa Plato merupakan didikan kaum Shopis yang memandang segala sesuatu dari perspektif enaknya saja. Pada waktu itu diberlakukan sebuah kebijakan yang menyatakan bahwa filsafat sekedar produk budaya saja, oleh karena itu para filsuf harus menjauh dari segala bentuk aktivitas politik yang mana mereka tidak mampu melakukannya.

Kaum Shopis dan pendidikan moral politik

Kritik atas kaum Shopis merupakan salah satu agenda besar dalam mayoritas tulisan Plato. Menurutnya seorang Shopis adalah dia yang mengajarkan disiplin moral, kesuksekan, dan kesenangan pribadi. Yang memungkiri adanya makna yang tekandung pada kebenaran dan kebaikan objektif. Pendidikan sophistic membentuk orator publik, gambaran semu seorang politikus sejati, seoranag yang mampu memimpin masyarakat dengan argument yang tidak berlandaskan ilmu pengertahuan. Bagaimana ia mampu mengetahuinya padahal ia tidak mengetahui apapun, ia mengkerdilkan pengetahuan dan meragukan eksistensinya, ia hanya melihat hal-hal material saja.

Menurut Plato kezaliman dan shopistik adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan.  Karena keadilan menurut kaum Shopis adalah keistimewaan orang kuat. Menurut mereka negara hanyalah kelaliman yang tertata rapi, ia ditata untuk memberikan manfaat kepada penguasa dengan seluruh kekuasan dan pengaruhnya. Peraturan sendiri, keadilan dan moral, hanyalah terma yang dikenal sebagai realita hegemonial dan perbudakan yang ada di dalam kota.

Trasimakhos, seorang Sophis, berkata bahwa baik kota dengan sistem pemerintahan despotik, demokrasai ataupun aristocrat meskipun Nampak berbeda tetapi semuanya menunjukkan bahwa oknum terkuat di dalam suatu kota adalah yang berkuasa. Bahkan, semua undang-undang diberlkaukan hanyalah untuk kepentingan penguasa, yang mana undang-undang tersebut kemudian dilabeli cap adil bagi masyarakat, maka bagi mereka yang menentang peraturan tersebut telah melanggar keadilan. Kalau begitu keadilan berarti yang bermanfaat bagi kebijakan penguasa. jika keadilan merupakan manfaat bagi mereka yang kuat. Dan kezaliman lebih mulia daripada keadilan, karena kezaliman lebih bermanfaat dalam kehiduplan.  

Jika kehidupan hanyalah konflik maka orang yang adil adalah orang yang berjiwa lemah, oleh karena itu ia akan mendapatkan posisi terendah. Jika kezaliman sistematis merupakan factor yang membentuk esensi negara, maka sistem pemerintahan despotik merupakan gambaran paripurna suatu kezaliman yang dapat merealisasikan kemuliaan dalam hidup manusia, setidaknya kebahagiaan penguasa dalam sistem  pemerintahan tersebut.

Negara Filsosofis

Dalam “Republik” Plato memberikan gambaran tentang “negara ideal,” yaitu suatu negara bayangan dan ideal, atau yang kita namakan negara Utopis. Plato percaya negara hendaknya diperintah oleh para filosof. Dia mendasarkan penjelasannya ini pada susunan tubuh manusia.

Menurut Plato, tubuh manusia terdiri dari tiga bagian: kepala, dada, dan perut. Untuk etiap bagian ini ada bagian jiwa yang terkait. Akal terletak di kepala, kehendak terletak di dada, dan nafsu terletak di perut. Masing-masing dari bagian jiwa ini juga memiliki cita-cita, atau “kebajikan.” Akan mencita-citakan kebijaksanaan, Kehendak mencita-citakan keberanian, dan Nafsu harus dikekang sehingga kesopanan dapat ditegakkan. Hanya jika ketiga bagian itu berfungsi bersama sebagai suatu kesatuan sajalah maka kita dapat menjadi seorang individu yang selaras atau “berbudi luhur.” Di sekolah, seorang anak pertama-tama harus belajar untuk mengendalikan nafsu mereka, lalu ia harus mengembangkan keberanian, dan akhirnya akal akan menuntunnya menuju kebijaksanaan.

Plato membayangkan sebuah negara yang dibangun dengan cara persis seperti tubuh manusia yang terdiri dari tiga bagian itu. Jika tubuh mempunyai kepala, dada, dan perut, maka Negara mempunya pemimpin, pembantu, dan pekerja. Plato menggunakan ilmu pengobatan Yunani sebagai model. Sebagaimana manusia yang sehar dan selaras mempertahankan keseimbangan dan kesederhanaan, baegitu pula negara yang “baik” ditandai dengan adanya kesadaran setiap orang akan tempat mereka dalam keseluruhan gambar itu.

Seperti setiap aspek dari filsafat Plato, filsafat politiknya ditandai dengan rasionalisme. Terciptanya negara yang baik tergantung apakah negara itu diperintah oleh akal. Sebagaimana kepala mengatr tubuh, maka para filosoflah yang harus mengatur masyarakat.

Marajik

Alexander Coure, Madkhal li qirâti aflâthun, Hai’ah Ammah al Mishriyyah.

Jostein Gardner, Dunia Shopie.